Siip! Upah Guru Honorer Kabupaten Bekasi Bakal Naik

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD setempat mengalokasikan anggaran Rp162 miliar untuk peningkatan upah bagi 20.900 guru honorer di daerah setempat.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, perencanaan tersebut sudah selesai dibahas dengan Dinas Pendidikan setempat dalam rapat pra-KUA & PPAS Tahun Anggaran 2017.

“Alokasi anggaran itu diharapkan bisa membantu peningkatan perekonomian guru honorer di daerah setempat, dikarenakan belum mampu mengangkat menjadi PNS,” katanya di Cikarang, Kamis (17/11/2016).

“Saat pembahasan KUA & PPAS tahun anggaran 2017 ini, kebetulan saya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi juga, jadi saya kawal anggaran sebesar Rp162 miliar agar masuk dalam KUA & PPAS 2017 yang nantinya muncul di APBD tahun 2017,” lanjutnya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia pendidikan ini butuh waktu yang lama. Bahkan dalam permasalahan ini sudah meminta solusi kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat.

Ia menambahkan, anggaran tersebut saat ini sudah dijadikan rekomendasi dan nota dinas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bekasi, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi dan Badan Anggaran setempat.

Dengan dana sebesar itu seharusnya cukup untuk memberikan kesejahteraan honorer yang selama ini merasa dibedakan dari guru dengan status PNS.

Guru berstatus pegawai negeri sipil sudah diatur oleh pemerintah pusat dalam memberikan upah dan kesejahteraannya. Tentu berbanding terbalik dengan honorer lantaran seorang guru harus dituntut lebih produktif demi meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Jika itu tidak dilakukan maka guru honorer terancam tersingkir.

“Lain halnya guru berstatus PNS, jauh lebih bisa menikmati kehidupannya dan hanya bekerja mengikuti aturan pemerintah daerah hingga pusat,” imbuhnya.

Lanjut dia menjelaskan, dalam pembahasan KUA & PPAS tahun anggaran 2017 ini, langsung mendapat pengawalan dari Komisi IV.

Ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga honorer yang lebih membutuhkan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Berita ini bersumber dari KORPRI ONLINE.

Tweet