Menurut ‎politikus Gerindra Bambang Riyanto‎, dari sekian kategori yang paling lengkap dan valid datanya adalah honorer K2.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa ‎Revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera disahkan. Aturan terbaru di UU ini nantinya mengakomodir pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi PNS.

Mengingat, jumlah honorer K2, penyuluh, bidan desa PTT, pegawai kontrak, pegawai tetap bukan PNS yang akan diangkat mencapai sekitar sejuta orang, DPR menyiapkan beberapa prioritas.

Yang akan diprioritaskan adalah data paling lengkap, dilihat dari masa kerja, diakui atau tidak oleh pemerintah, dan pernah ikut tes.

Menurut ‎politikus Gerindra Bambang Riyanto‎, dari sekian kategori yang paling lengkap dan valid datanya adalah honorer K2.

"Yang saya tahu, data paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan adalah honorer K2," kata Bambang, anggota Komisi II DPR kepada JPNN, Jumat (20/1).

Indikatornya, dilihat dari masa kerja honorer K2. Mereka mulai bekerja rata-rata di bawah tahun 2005.

Selain itu, honorer K2 pernah dites dibuktikan dengan nomor tes. Keberadaan honorer K2 ‎juga dilihat dari pengakuan bupati/wali kota lewat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

"Kalau masa kerja, mungkin bisa dimanipulasi. Namun, untuk nomor tes tidak bisa dimanipulasi karena baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) punya data," beber Bambang yang juga kapoksi Baleg DPR RI.

Dengan tiga syarat itu, lanjutnya, akan mudah menentukan honorer bodong atau tidak. Apalagi di tahapan berikutnya ada verifikasi validasi (verval).‎

"Jadi pemerintah tidak akan sulit menentukan bodong atau tidak, karena datanya mudah terbaca. Makanya saya katakan, data paling valid itu milik honorer K2. Kalau lainnya sulit ditentukan yang bodong dan tidak, karena tidak ada indikatornya," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Tweet