Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa para kepala sekolah se-malang Raya mengeluhkan biaya untuk membayar honor para para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) saat menerima kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ke Kota Malang, Kamis (9/11/2017).
"Seperti di SMKN1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Jumlah guru ada 100. Yang PNS hanya 25 orang. Sisanya honorer," kata Didik Indratno, Kepala SMKN 1 Kepanjen dalam pertemuan di aula SMAN Tugu.
Dia mengeluhkan, karena hal itulah sekolah tidak bisa cepat berakserelasi untuk peningkatan mutu.
Suli Daim, anggota Komisi E DPRD, menjelaskan, pada 2018, dalam APBD Jawa Timur akan dialokasikan insentif buat 8.000 GTT-PTT. Per orang akan mendapatkan Rp 750.000 per bulan sehingga totalnya Rp 84 miliar.
"Itu akan ditambahkan dari honor sekolah," jelas Suli menanggapi pertanyaan Anis Isrofin, Kepala SMAN 5 Kota Malang.
Pertimbangannya, honorer juga telah mendapat honor dari sekolah. Sedangkan Agus Dono, anggota lainnya, menambahkan, moratorium CPNS sudah berlangsung selama tujuh tahun sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan CPNS baru karena adanya PNS pensiun.
Ketika tidak ada pengganti PNS, maka honorer yang masuk. Di satu sisi membantu kelancaran di satuan pendidikan meski agak memberatkan pendanaan.
Berita ini bersumber dari Surya Malang.
0 Response to "Pada 2018, dalam APBD Jawa Timur akan dialokasikan buat 8.000 GTT-PTT Per orang akan mendapatkan Rp 750.000 per bulan"
Post a Comment