Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa rombongan pengurus nasional Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mendatangi Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (18/10) petang. Rombongan ditemui langsung oleh Bupati Kudus, Musthofa.
"Kami ke sini membawa harapan, meminta tolong agar pak Bupati Musthofa bisa menjembatani kami untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, kami serahkan surat mandat untuk itu ke beliau pak Bupati," kata Koordinator Nasional FHK2I, Titik Purwaningsih.
Disampaikan, nasib para honorer K2, -yang jumlahnya secara nasional hampir mencapai 440 ribu-, hingga sekarang belumlah jelas.
Menurut dia, pihaknya telah berjuang secara maksimal, agar para honorer K2 dapat sepenuhnya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara bertahap.
Menurut Titik, pihaknya telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan juga Kemenpan-RB, pada 10 Oktober 2016 kemarin. Dikatakan, untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS diperlukan payung hukum.
Sementara, payung hukum yang ada saat ini tak memungkinkan untuk itu. Sehingga, diperlukan revisi atas PP 56/2012 tentang aparatur sipil negara (ASN).
"Pada prinsipnya legislatif sudah menyetujui, hanya tinggal bagaimana ekskutif, dalam hal ini Presiden untuk mengambil keputusan," ucapnya.
Titik berharap, revisi PP tentang ASN nantinya, dapat menjawab keresahan para honorer K2 di seluruh Indonesia. "Harapan kami, seluruh tenaga honorer K2 dapat diangkat secara keseluruhan secara bertahap, tanpa memandang batasan usia," tuturnya.
Menurut dia, seyogyanya pemerintah tak melakukan perekrutan CPNS selama persoalan honorer K2 ini belum tuntas.
"Setidaknya, pada 2019 sebelum Pileg atau Pilpres, persoalan honorer K2 sudah clear sepenuhnya. Dalam artian, seluruh K2 yang ada sudah diangkat menjadi CPNS," tandasnya.
Dalam pandangan Titik, Kudus merupakan daerah yang cukup progresif dalam menangani persoalan honorer K2.
"Lantaran itu, kami ke sini mempercayakan hal ini kepada pak Bupati," tutur SDN 1 Wanacipta, Kabupaten Banjarnegara itu.
Bupati Kudus, Musthofa, mengatakan pihaknya sangat memperhatikan nasib dan kesejhateraan para tenaga honorer K2. Terbukti, menurut dia, dengan adanya kebijakan Pemkab Kudus untuk memberikan gaji tenaga honorer K2 sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).
"Serta mereka para tenaga honorer juga diikutkan dalam kepesertaan BPJS," ucap Musthofa.
Menurutnya, kebijakan Pemkab Kudus itu merupakan solusi jangka pendek untuk mengerek kesejahteraan para honorer.
"Solusi jangka pendek yang telah kami lakukan juga akan kami paparkan di hadapan Presiden, nanti. Mereka ini para abdi negara harus mendapat penghargaan dan kepastian," tuturnya.
Disinggung mengenai kapan pihaknya akan bertemu Presiden Jokowi, Musthofa belum bisa memastikan. Menurut dia, pihaknya akan segera menghubungi pihak istana negara untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden.
"Sesegera mungkin. Setelah ada jadwal pertemuan dengan beliau, surat mandat ini akan langsung kami sampaikan," tandasnya.
Berita ini bersumber dari Tribun Jateng.
0 Response to "Tenaga Honorer K2 Berharap Bupati Kudus Jembatani Pertemuan FHK2I dengan Presiden"
Post a Comment