Ribuan Tenaga Honorer di Klaten Tak Lelah Berjuang

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa nasib ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Klaten masih belum jelas. Mereka masih terus berjuang agar dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk itu, FHK2I berencana melakukan pendataan hasil validasi internal mereka ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten.

“Validasi ini inisiatif dari kami sendiri. Hasil validasi ini akan kami serahkan ke BKD Klaten. Kami berharap ketika ada pengisian CPNS, kami dapat diprioritaskan untuk diangkat,” kata Ketua FHK2I Klaten, Hasanudin, Sabtu (6/11/2016).

Menurut Hasanudin, sampai saat ini hasil pendataan internal FHK2I sudah mendata sekitar 850 guru honorer yang belum diangkat sebagai CPNS. Sementara, BKD Klaten mencatat sebanyak 1.467 guru honorer di Klaten.

Dia menambahkan, perjuangan ini perlu dilakukan karena  masa pengabdian tenaga honorer kategori dua (K2) di Klaten rata-rata sudah menginjak 15 tahun hingga 27 tahun. Dengan masa pengabdian seperti itu, honor yang diterima terbilang sangat kecil, yakni Rp 200 ribu–Rp 400 ribu.

“Pendataan ini merupakan bentuk perjuangan kami. Kami tetap semangat dalam menjalankan tugas. Makanya, hasil validasi ini nanti diharapkan bisa memberi informasi ke BKD Klaten. Begitu ada pengisian CPNS, kami mestinya termasuk skala prioritas,”ujarnya.

Salah satu tenaga honorer K2, Slamet (50) mengaku sudah mengabdi selama 23 tahun disebuah sekolah dasar di Trucuk.  Selama ini dia hanya mendapat honor Rp 100 ribu perbulan. “Kalau harapan saya sih bisa diangkat sebagai CPNS, semoga dengan ini pemerintah dapat memihaki kita,” tuturnya.

Sementara itu, Kasubag Umum dan  Kepegawaian  Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Satya Wira menuturkan, terkait pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS, pihak Disdik Klaten tidak bisa berbuat banyak. Mengingat, kewenangan pengangkatan PNS berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

“Wewenang pengangkatan CPNS berada di pemerintah pusat, kami hanya bisa mengajukan,” tuturnya.

Menurut Satya, dalam ujian penerimaan CPNS, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya melihat dari hasil ujiannya saja. Namun dari lamanya pengabdian tenaga honorer K2 ini, yang seharusnya juga menjadi pertimbangan. 

Berita ini bersumber dari JOGLOSEMAR.co

Tweet