Sahabat pembaca info honorer, sudah tahukah anda bahwa Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT segera mengusulkan dan mengangkat semua guru SMA dan SMK untuk menjadi guru honor atau kontrak provinsi. Masih banyak guru yang belum diakomodir.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Ardi Kalelena,S.H dalam rapat paripurna DPRD NTT di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Kamis (26/10/2017).
Sidang paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Binna didampingi Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno,S.H.
Hadir Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT.
Menurut Kalelena, pihaknya memberi apresiasi kepada pemerintah NTT yang meningkatkan anggaran di sektor pendidikan.
"Namun, masih ada beberapa persoalan serius yang perlu mendapat perhatian saat ini oleh pemerintah, yakni guru honor dan kontrak pada SMA/SMK di NTT," kata Kalelena.
Dia menjelaskan, guru-guru honor atau kontrak khususnya dibiayai oleh komite sekolah, harus diperhatikan, dengan mengusulkan agar mereka menjadi guru honor provinsi.
Kalelena juga mengatakan, pemerintah perlu juga mengalokasikan dana BOS daerah untuk pembiayaan guru honor komite dan operasional di sekolah-sekolah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo mengatakan, politik anggaran di NTT harus berwajah pendidikan, karena itu neraca harus nampak porsinya.
"Tentu ada alokasi dana untuk BOS daerah, tunjangan sertifikasi dan juga hak lain. Ini harus diperhatikan serius sebab jika tidak maka indeks pembangunan manusia (IPM di NTT akan terus rendah," kata Winston.
Dia menjelaskan, ada tiga pilar yang menentukan IPM, yakni pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi perlu diperhatikan, sehingga 2018 kedepan pihaknya mendesak agar ada keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan.
"Pengalihan telah berjalan hampir setahun, namun masih banyak persoalan terutama soal guru, hak guru dan hal lainnya perlu jadi perhatian pemerintah NTT," katanya.
Dikatakan, ada persoalan yang selalu dikeluhkan para guru, yakni soal dana atau uang lauk pauk, uang beras yang harus sesuai dengan harga pasar, khusus bagi guru dan tenaga kependidikan.
"Kita minta harus ada alokasi dana untuk pembiayaan kesra para guru dan juga untuk tenaga kependidikan," ujarnya.
Berita ini bersumber dari POS KUPANG.
0 Response to "DPRD NTT Minta Semua Guru Komite SMA/SMK Dijadikan Guru Kontrak Provinsi"
Post a Comment